Dampak Hutang Luar Negeri di Indonesia

Indonesia termasuk negara sedang berkembang, dimana pada negara sedang berkembang memiliki suatu keharusan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dan melaksanakan pembangunan dalam mencapai kemakmuran.Keharusan hal tersebut merupakan tuntutan dalam negara sedang berkembang. Maka, hal tersebut menjadi tolak ukur negara sedang berkembang untuk bisa lebih maju. Dapat di asumsikan bahwa apabila taraf hidup masyarakat meningkat dan pelaksanaan pembangunan lancar maka dikatakan negara itu maju. Sebaliknya, apabila taraf hidup masyarakat rendah dan pelaksanaan pembangunan terkendala dikatakan negara itu sedang berkembang. Dari asumsi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memperlancar pembangunan ekonomi, hal ini berkaitan dengan asumsi diatas. Karena keharusan tersebut, diperlukan perencanaan-perencanaan untuk kedepannya agar pembangunan dan pertumbuhan seimbang dan tercapai.Dan disini sangat diperlukan peranan pemerintah untuk membuat perencanaan pembangunan.

Dalam upaya mencapai kemakmuran dan melaksanankan pembangunan dalam suatu negara diperlukan beberapa usaha yaitu usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan penduduk.Pendapatan perkapita disini yaitu adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut.Biasanya, pendapatan perkapita sering disebut dengan produk domestik bruto (PDB) perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan untuk mengukur kemakmuran sebuah negara.Semakin besar pendapatan perkapita, negara tersebut dapat dikatakan makmur.Sebaliknya, semakin kecil pendapatan perkapita disuatu negara maka dapat dikatakan negara itu tidak makmur. Namun, dalam upaya meningkatkan pendapatan perkapita negara berkembang terutama Indonesia selalu berhadapan dengan persoalan kebutuhan akan pembiayaan. Maka alternatif lain yang dilakukan pemerintah untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan dalam hal pembiayaan yaitu dengan mencari bantuan sumber dana dan hal ini tidak terlepas dari hibah dan pinjaman utang luar negeri. Faktanya Indonesia belum bisa lepas dari jerat utang. Data terbaru Bank Indonesia (BI) menunjukkan, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada Juli 2013 mencapai 7,3 persen Pertumbuhan utang luar negeri ini sedikit mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2013 sebesar 8 persen Data yang dilansir BI menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Juli 2013 tercatat sebesar USD 259,54 miliar atau setara Rp 2.983 triliun. Utang luar negeri Indonesia banyak didominasi utang jangka panjang yaitu sebanyak 82,3 persen. Sedangkan sisanya merupakan utang jangka pendek.

Dampak Hutang Luar Negeri Indonesia

Dampak positif

Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang luar negeri membantu pembangunan negara Indonesia, dengan menggunakan tambahan dana dari negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dampak Negatif

Dalam jangka panjang utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia, salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh(Inflasi). Utang luar negeri dapat memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang, karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri, (hingga membutuhkan campur tangan dari pihak lain).

Selain itu, hutang luar negeri bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1.    Membantu dan mempermudah negara untuk melakukan kegiatan ekonomi.

2.    Sebagai penurunan biaya bunga APBN

3.    Sebagai sumber investasi swasta

4.    Sebagai pembiayaan Foreign Direct Investment (FDI) dan kedalaman pasar modal

5.    Berguna untuk menunjang pembangunan nasional yang dimiliki oleh suatu negara

Hutang luar negeri tersebut tentunya berkaitan dengan anggaran pemerintah. Apabila anggaran pemerintah salah sasaran dalam mengeluarkan pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan maka uang yang telah dikeluarkan tersebut menjadi sia- sia bahkan yang terjadi adalah terhambatnya pembangunan akibat sasaran atau alokasi dana yang salah serta menyebakan keuangan negara terbuang sia-sia tanpa ada yang mau bertanggung jawab, lalu proyek-proyek lainnya yang banyak terabaikan ataupun tidak terurus menyebabkan anggaran terus berkurang begitu saja. Anggaran yang defisi akan membuat pemerintah kekurangan dana untuk menutupi anggaran sehingga mengakibatkan pemerintah meminjam dana utang dari luar negeri dan utang Indonesiapun semakin meningkat dan menumpuk dan lama kelamaan Indonesia dapat dikuasai oleh negara lain karena hutang yang menumpuk dan bisa menjadi negara yang termiskin akibat adanya utang tersebut dan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat menjadi menurun.

Selain hutang luar negeri yang menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia yaitu faktor nasib pembangunan yaitu pengangguran dan pengerjaan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan massal masyarakat . Pengangguran salah satu faktor yang menghambat pembangunan di Indonesia akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan dan kurangnya lapangan pekerjaan di daerah-daerah. Kurangnya lapangan pekerjaan di daerah serta tidak meratanya pendapatan mengakibatkan pola pikir masyarakat daerah bahwa jika ingin kaya harus bekerja di kota-kota besar. Akibat pola pikir masyarakat tersebut yang pergi ke kota ada yang mendapatkan pekerjaan dan ada yang tidak mendapat pekerjaan, bagi yang tidak mendapatkan pekerjaan akan mengakibatkan masalah-masalah baru yang terjadi di kota tersebut sehingga pengangguranpun semakin banyak, pengemis semakin marak dan kejahatan terjadi. Namun bagi yang mendapatkan pekerjaan di kota kota besar tersebut tentunya akan menaikkan pajak penghasilan bagi kota dan negara. Akan tetapi hal tersebut tidaklah sehat karena kesenjangan akan meningkat antara orang orang di kota dan di daerah. Seharusnya pemerintah membuat , membuka, dan menyediakan lapangan pekerja di daerah-daerah agar lapangan pekerjaan di Indonesia dapat merata dan distribusi pendapatan pun merata serta pajak penghasilanpun dapat merata. Bagi pihak swasta pun yang berpusat di kota juga membuka lapangan pekerjaan di daerah-daerah agar kesenjangan antara kota dan daerah berkurang dan distribusi pendapatan dan pajak penghasilan merata di berbagai daerah.

Oleh karena itu, jika ingin bangkit dari ketergantungan dari negara asing dan pembangunan pun meningkat maka harus ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu :

Pertama, Meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya. Dengan peningkatan daya beli masyarakat ini membuat barang-barang hasil buatan dalam negeri terjual habis tentu akan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi yang terjual dan laku terbeli itu yaitu produk hasil ekonomi pedesaaan dan usaha kecil, tentu akan membuat perkembangan yang signifikan bagi kemajuan usaha pedesaan dan usaha kecil sehingga mampu bersaing perusahaan besar milik swasta. Keuntungan lain dari peningkatan daya beli masyarakat yaitu perputaran uang akan lebih banyak terdapat di dalam negeri sehingga uang ini akan menambah pendapatan negara dengan pajak.

Kedua, meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Realitas yang ada saat ini pemerintah mengambil pajak barang mewah

Ketiga, Konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri. Telah di jelaskan pada awal prinsip pembangunan yang diusung Orde Baru yakni mengutang untuk pembangungan, sekarang saatnya membangun Indonesia dari keringat peluh yang dihasilkan diri sendiri Indonesia walaupun harus bertahap sesuai dengan pendapatan yang diraih. Jangan asal cepat-cepat membangun negeri sehingga kita selalu bertumpu pada utang / Investasi luar negeri tapi membangun negeri perlu proses sehingga dibutuhkan sikap sabar yang tinggi pemerintah untuk membangun negeri. Masyarakat sebagai rakyat harus mendukung setiap tindakan pemerintah yang benar.

Keempat, menggalakan kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat. Hal yang memprihatinkan dengan televisi atau surat kabar di negeri ini yakni banyaknya iklan swasta produk luar negeri berkembang di dalam negeri, sadar atau tidak iklan-iklan ini mempengaruhi pergaulan masyarakat di negeri ini, Para remaja lebih suka makanan produk luar negeri daripada produk-produk dalam negeri seperti kacang rebus, ketela godok. Sehingga hasil jual lebih banyak keluar daripada ke dalam negeri.Padahal dari segi kandungan zat makanan tradisional inilah lebih banyak di banding produk luar negeri. Negeri ini kaya akan Sumber daya alam unggulan sehingga bila kita manfaatkan secara maksimal maka akan memberikan devisa negara, akhir-akhir ini negeri kita mampu dengan “swasembada pangan” mengapa kita tidak swasembada kehutanan, pertambangan atau seterusnya. Permasalahan yang ada adalah terkendala dana dan teknologi peraalatan, sebenarnya ini dapat disiasati dengan memanfaatkan dana terbatas dan peralatan kurang itu untuk mendukung produksi hasil pada potensi yang sangat besar.

Kelima, mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejateraan yang berkeadilan dan merata sebagai landasan penyusunan operasionalisasi pembangunan ekonomi. Pepatah ada yang bilang “ orang yang bodoh dekat dengan kemiskinan” ini tentu sesuai dengan realitas yang ada di Indonesia, banyak anak kecil di kolong-kolong jembatan dan Perhentian lampu merah tidak bersekolah malah mencari nafkah membantu orang tua-nya. Ditambah lagi dengan harga pendidikan Indonesia yang mahal tentu akan menambah daftar panjang orang-orang bodoh baru yang akan bernasib sama. Padahal negara kita akan menghadapi perdagangan bebas sungguh sangat ironi bila negara kita hanya bergantung dengan bangsa lain. Bila kita cermati dengan tingkat pendidikan tinggi rata-rata penduduknya akan memberikan penghasilan yang besar bagi penduduk akan memperkuat ekonomi nasional melalui pengurangan tenaga kerja luar negeri. Bila kesejateraan penduduk besar tentu akan memberikan pajak sangat besar sehingga negeri ini memperoleh pendapatan yang besar.

Keenam, perbaikan rencana anggaran negara yang salah dalam pembiayaan pembangunan negara.

Dari solusi Ekonomi nasionalis populis tersebut akan berhasil bila ada sinergi antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tidak lupa hal terpenting yakni adanya kemauan rakyat untuk berubah dan bergerak bersama untuk menghasilkan negara Indonesia yang mandiri dan bertekad bangkit serta mengakhiri utang luar negeri.

Posted in: Artikel