GAP Dalam Sitem Ekonomi Pancasila

Indonesia merupakan negara yang sebenarnya bisa dikatakan  memiliki hasil berbagai hasil alam yang sangat kaya dan banyak. Hasilnya berupa tambang, hasil hutan, pertanian, mineral, pemandangan yang indah dengan flora dan faunanya dll. Apa yang dimiliki oleh Indonesia merupakan kekayaan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat berharga bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Tetapi, jika kita melihat apa yang terjadi di negeri kita sekarang, jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan semakin meningkat, hutang-hutang negara meningkat dan yang lebih mengenaskan adalah terjadinya busung lapar bahkan mati mengenaskan karena kelaparan. Tentunya keadaan negara kita sekarang sangat berlawanan dengan apa yang dimiliki Indonesia dimana memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Lalu kemanakah kekayaan sumber daya alam yang ada? Kenapa tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat? Kenapa Indonesia hingga hari ini masih terlilit dengan hutang yang sangat banyak dengan luar negeri?

            Sebenarnya masalah utama yang dihadapi negeri tercinta kita ini adalah kesalahan penataan system ekonomi, korupsi , dan masalah distribusi. Indonesia adalah negara yang menganut sistem ekonomi pancasila. Sistem ekonomi pancasila disebut juga sebagai sistem ekonomi kerakyatan tetapi, dalam praktiknya justru sistem ekonomi pancasila terlihat lebih cenderung kepada kapitalisme. Buktinya adalah terlihat GAP yang sangat jelas antara pendapatan masyarakat kelas atas dan masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan oleh pengangguran berlebihan terhadap private ownership sehingga mengakibatkan terciptanya kasta-kasta dalam ekonomi Indonesia. Selain itu sistem kebebasan berusaha (free enterprise) yang cenderung kepada pasar bebas dunia yang diterapkan Indonesia, sebenarnya sangat tidak cocok dengan kondisi Indonesia saat ini karena dalam sistem seperti itu maka skill bisnis yang disandingkan dengan kualitas dan kreativitas produk serta metode pemasaran sangat diperlukan sedangkan di Indonesia sendiri hal demikian masih sangat langka sehingga jika hal ini masih dibiarkan berlaku maka hampir bisa dipastikan bahwa perekonomian Indonesia akan sangat bergantung dengan produk impor serta perkembangan produk lokal akan mengalami keterhambatan. Apabila produk lokal terhambat maka inflasi akan terjadi karena letika sebagian besar produk ekonomi yang beredar di Indonesia adalah produk luar negeri dan dengan adanya produk luar negeri maka ketika transaksi impor mengimpor barang dilakukan pihak pihak terkait menggunakan mata uang asing untuk media transaksi dengan berbagai pertimbangan maka hal ini akan berefek kepada pengurangan nilai mata uang sehingga yang terjadi adalah seperti saya sebutkan diatas.

GAP korupsi dalam sistem ekonomi Pancasila.

Kita tahu bahwa ekonomi kerakyatan bertumpu pada sektor-sektor ekonomi ekonomi rakyat, salah satu contoh adalah UMKM yang berada di berbagai daerah perlu ditingkatkan. Dengan mengetahui potensi-potensi daerah yang ada pemerintah seharusnya bisa memodali dalam bentuk uang ataupun fasilitas misalnya memberikan bantuan tunai untuk mengembangkan UMKM yang berada di daerah itu serta memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengembangkan usaha. Sebalinya yang terjadi adalah usaha mengembangkan UMKM mengalami kendala dalam penyaluran modal yaitu korupsi yang banyak dilakukan oleh para pejabat di pemerintahan pusat ataupun daerah . Selama ini belum dapat teratasi, kemungkinan sangat sulit menjalankan sistem ini. Uang yang seharusnya untuk modal pengembangan UMKN di daerah-daerah tidak dapat tersalurkan semuanya. Terkadang masyarakat hanya memperoleh sebagian atau mungkin hanya sedikit dari yang sudah dianggarkan. Apapun itu, untuk sistem ekonomi yang sudah dialami dahulu dan berdampak sampai sekarang. Seharusnya masalah ini dijadikan pelaran untuk ke depan bagaimana membangun Indonesia lebih baik lagi sehingga perekonomian kita dapat meningkat dengan baik. Korupsi di negeri kita tercinta Indonesia sepertinya sudah dalam tahap yang menghawatirkan, cotohnya bisa kita lihat pada kasus korupsi pada artikel di atas. Para pelakunya pun tidak main main, bisa dibilang merekalah pejabat tertinggi di negara kita, dimana bisa dikatakan bahwa kemaslahatan dan kemakmuran negara kita tergantung pada mereka.

GAP Distribusi dalam sistem ekonomi Pancasila

Distribusi berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan memiliki berbagai macam masalah ekonomi, khususnya masalah kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan, sebenarnya hal ini bukanlah hal yang baru. Tingkat pengangguran semakin meningkat baik di desa maupun kota, ketimpangan distribusi pendapatan antara kaum kaya dan kelompok miskin, dan ketimpangan regional telah melahirkan “GAP” yang semakin melebar. Untuk konteks Indonesia, semakin ke TImur pembangunan yang tidak merata disebabkan kebijakan pembangunan yang lebih memprioritaskan bagi pertumbuhan di kawasan Indonesia Bagian Barat.Dalam praktiknya, penanggulangan kemiskinan terbukti tidak selalu efektif, karena cenderung melihat program tersebut sebagai proyek kepentingan bagi oknum-oknum tertentu. Apalagi banyak kejadian proyek-proyek yang mengatasnamakan pembangunan dengan menggusur dan menindas hak-hak rakyat. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap masyarakat miskin Contohnya program revolusi hijau yang padat teknologi dan padat modal telah menggusur banyak petani sehingga petani tersebut menjadi pengangguran. Dalam realitas yang terjadi semakin tingginya pendapatan perkapita telah melahirkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan ekonomi tersebut terjadi lebih disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi seperti manajamen ekonomi yang sentralistik dimana hal ini menyebabkan melemahnya pemberdayaan dari masing-masing wilayah atau daerah untuk melakukan proses pembangunan sendiri.

Solusi dari GAP korupsi dan distribusi ini adalah

Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya, Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan (fair competition), Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah, enguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap, Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “ sejati” dalam berbagai bidan usaha dan kegiatan. Yang perlu dicermati, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomatif, melainkan pada paradigma fondasi.

Posted in: Artikel