Follow Us Now

Suara Langit Band

Suara Langit adalah Group Band yang sedang meliris album Kompilasi bersama 15 Band terdahsyat tahun 2010.

Suara Langit Performance

Malam sebelum Manggung,Suara Langit FORMASI 5 — with Syah Nova, Ryan Kuyan and Yudha Saputra at Taman Impian Jaya Ancol..

Press Ambasador Club(Duta Thailand)

Group ini sebenarnya beraliran Rock Pop Altrnatif, cuma ada hal yang membedakannnya yaitu pada vokalis yang vokalnya dangdut abizzz, tapi bukan melayu seperti ST 12, atau lemezz kayak Sonet two, kata orang vokalnya mempunyai karakter yang mirip dengan H Rhoma Irama.

Suara Langit Perform on TVRI

Konser Malam Tahun Baru.

SUARA LANGIT PRODUCTION

Suara Langit didirikan oleh Yhono Sambas, pada bulan maret tahun 2005.

Tampilkan postingan dengan label Manusia dan Keadilan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Manusia dan Keadilan. Tampilkan semua postingan

Kamis, 30 Oktober 2014

Nilai dan Prinsip Anti Korupsi

Dalam berbagai buku dan pembahasan disebutkan bahwa nilai-nilai anti korupsi berjumlah 9 buah, yaitu :
1.      Kejujuran
Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satunya kata dan perbuatan. Jujur ilah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Bagi seorang mahasiswa kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme dan tidak memalsukan nilai. Lebih luas, contoh kejujuran secara umum dimasyarakat ialah dengan selalu berkata jujur, jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban, misalnya sebagai seorang aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membaya pajak.

2.      Kepedulian
Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang didalamnya.Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya dikampus serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Selain itu, secara umum sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di lingkungan tempat bekerja baik dari sisi lingkungan alam maupun sosial terhadap individu dan kelompok lain.

3.    Kemandirian
Di dalam beberapa buku pembelajaran, dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tampa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain.

4.    Kedisiplinan
Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencpai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dngan nilai-nilai antikorupsi lainnya yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan.

5.    Tanggung Jawab
Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan). Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apa-pun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan.

6.    Kerja Keras
Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan.

7.    Kesederhanaan
Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat disekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya.

8.    Keberanian
Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat.

9.    Keadilan
Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam pancasila sila ke-2 dan ke-5, serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Sedangkan prinsip-pronsip anti korupsi, yaitu :
1.    Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik : 2005). Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang lebih fundamental merujuk kepada kemampuan seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. (Pierre : 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja (Prasojo : 2005). Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntablitas proses, akuntailitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

2.    Transparansi
Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proseskebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dlam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa mendatang. Dalam prosesnya transparansi dibagi menjadi lima, yaitu :
–       Proses penganggaran,
–       Proses penyusunan kegiatan,
–       Proses pembahasan,
–       Proses pengawasan, dan
–       Proses evaluasi.
Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran.
Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).
Proses pembahasan membahas tentang pembutan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan dana), mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.
Proses pengawasan dalam pelksnaaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.
Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan.

3.    Kewajaran
Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari lima hal penting komperehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif. Komperehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget). Fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dlam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Kejujuran mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Penerapan sifat informatif agar dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sistem informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

4.    Kebijakan
Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila didalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

5.    Kontrol Kebijakan
Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.
Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Ini dapat menjadi indikator bahwa nilai-nilai dan prinsip anti korupsi seperti yang telah diterangkan diatas penerapannya masih sangat jauh dari harapan. Banyak nilai-nilai yang terabaikan dan tidak dengan sungguh-sungguh dijalani sehingga penyimpangannya menjadi hal yang biasa.
Tak dapat dipungkiri untuk menanamkan nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi perlu diajarkan sejak dini kepada seluruh masyarakat secara umum. Saat ini sebagain besar baru terpusat pada golongan tertentu di tempat tertentu. Untuk langkah yang lebih serius, seharusnya penanaman nilai dan prinsip anti korupsi ini harus di terapkan bukan hanya di bangku kuliah saja sebagai contohnya, tetapi juga dilakukan secara merata di berbagai kalangan masyarakat agar hasil yang didapatkan juga bisa maksimal secara merata.
Yang ironisnya lagi dalam berbagai sistem pemerintahan termasuk di berbagai lembaga negara praktik korupsi seakan dibiarkan dengan sistem yang menuntun, bahkan memaksa yang berkepentingan untuk melakukan korupsi. Contoh nyata sistem perkorupsian itu ialah sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang bernama Korupsi. Sehingga penulis dapat menyebutkan bahwa “Pemilu merupakan sistem perkorupsian baru yang terselubung menjadi penyakit di Indonesia”.

Sumber : http://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/nilai-dan-prinsip-anti-korupsi/

Minggu, 04 Desember 2011

Hukum Indonesia : Adil atau “Lebay”



Hukum merupakan bagian penting dari sebuah negara, tanpa hukum, maka negara tidak akan berdiri kokoh. Sejatinya, hukum itu adalah penopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia memiliki dasar hukum tertinggi yaitu UUD 1945. Secara historis, memang hukum Indonesia bersumber dari Belanda. Hal ini dapat dimaklumi karena Indonesia dahulunya pernah dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Padahal hukum Belandaitu bersumber dari Perancis, karena Belanda saat itu dijajah oleh Prancis.

Kemajuan teknologi pun membuat masyarakat Indonesia semakin pintar untuk memahami keadaan negaranya. Termasuk di dalamnya keadaan hukum di Indonesia. Ditambah lagi dengan kasus hukum yang mewarnai wajah tanah air yang dapat menggeser posisi berita infotainment para artis ternama Indonesia.

Bila diselidiki lebih mendalam lagi, hukum Indonesia itu seringkali terlihat agak lebay bila dapat dipadankan dengan sebuah kata yang ada pada zaman sekarang. Hukum itu dibuat untuk menertibkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tetapi mengapa hukum itu justru dinodai oleh kasus-kasus yang agaknya jauh dari pengadilan hukum yang setimpal dan adil. Presiden bersama DPR di dalamnya membuat UU untuk ditaati bersama, tanpa terkecuali, semua masyarakat Indonesia harus mematuhinya hukum itu bersifat mengikat dan memaksa. Jadi tidak ada pengecualian siapa subjek hukum yang dapat bebas dari jeratan sanksi ataupun hukum itu sendiri.

Beberapa contoh kasus hukum lebay adalah seorang pencuri ayam jago kampung bisa dihukum selama 8 tahun penjara, dengan fasilitas hotel prodeo yang benar-benar alami dan apa adanya. Kita bandingkan saja dengan kasus Artalita Suryani. Dia mencuri uang negara sangat banyak. Bandingkan harga ayam jago dengan uang negara yang dicurinya. Mungkin kalkulator scientific saja tidak akan cukup memuat angka perbandingan itu. Pencuri ayam tersebut justru mendapat bonus berganda seperti bogem mentah, ludahan warga, cercaan, dan main hakim sendiri oleh warga yang marah. Lalu kita lihat lagi apa yang diperoleh oleh Artalita Suryani. Dia mendapatkan fasilitas hotel bintang lima di dalam hotel prodeonya. Sungguh sesuatu yang sangat kontras. Ayin masih bisa menikmati fasilitas salon di kamar penjaranya. Malahan ada spring-bed, televisi, dispenser, dan peralatan-peralatan elektronik lain yang seharusnya dilarang untuk dimiliki oleh seorang narapidana. Apakah hukum ini masih bertindak adil?

Kasus berikutnya adalah kasus video panas Ariel - Peterpan. Memang dia telah merusak dan mencemarkan nama baik negara Indonesia, tetapi bila diteliti lebih mendalam, mengapa kasusnya itu agaknya diperlambat dan hanya sebagai cara pengalihan publik untuk menutupi kasus-kasus negara yang sebenarnya lebih penting daripada kasus Ariel saja. Bandingkan saja dengan anggota DPR yang sedang menonton blue film saat siding paripurna berlangsung. Apa kata dunia ? Padahal UU Pornografi dibuat sendiri oleh anggota DPR, tetapi justru menjadi boomerang yang mengarah ke diri mereka sendiri. Apakah benar adanya kalimat ini,”Peraturan dibuat untuk dilanggar?” Membuat malu saja perbuatan anggota DPR itu. Seharusnya dia menjadi panutan bangsa, bukan malah menjerumuskan diri di peraturan yang dibuat sendiri oleh DPR.

Kemudian, kasus seorang nenek yang mencuri 3 buah kakao dari sebidang kebun dan seorang nenek di Sumatra Utara yang dituduh mencuri beberapa jagung milik cucunya sendiri. Padahal menurut etika sosial, seharusnya nenek itu hanya diberikan peringatan saja, bukan dihukum selama 1 bulan lebih. Dia seorang nenek renta. Memang dalam kasus hukumnya, dia dibantu oleh LSM sehingga hukumannya diringankan. Seandainya saja dia tidak dibantu oleh LSM, maka apa jadinya nenek itu. Mungkin saja dia akan dihukum lebih lama dari tuntutan terakhir. Untuk kasus nenek kedua itu, dia sebenarnya tidak mencuri, karena dia yang menanam sendiri jagung itu, tetapi di tanah cucunya. Seharusnya menurut hukum bagi hasil, nenek itu juga berhak atas jagung hasil panen itu. Peristiwa yang sulit dipahami untuk hukum. Dalam hukum sendiri ada etika tentang hukum, seharusnya etika itu diterapakn dalam menangani kasus ini.

Koruptor-koruptor negara Indonesia yang membuat malu nama Indonesia dan yang telah mencuri uang negara bertriyun-triliyun rupiah saja masih bisa kongkang-kongkang kaki di dalam penjara. Mereka tidak menerima ludahan, bogem mentah, wajah lebam, ataupun penghakiman dari warga. Badan mereka masih utuh dan mulus. Adilkah hukum Indonesia ini? Bisa dibilang hukum ini sudah mulai lebay. Adakah tindakan untuk mengatasi krisis hukum di Indonesia ini ? Seharusnya sebelum membuat UU itu dipikirkan masak-masak, jangan hanya bisa membuat UU itu serupa kita yang beribu-ribu halamannya. Tetapi juga pentingkanlah prakteknya. Karena lebih baik UU itu sedikit tetapi efektif. Perlakukanlah setiap subjek hukum itu dengan adil dan semestinya. Jangan membela segelintir orang saja. Karena hukum itu milik semua orang dan mengikat orang tanpa kecualinya.

Source: http://hukum.kompasiana.com/2011/07/03/hukum-indonesia-adil-atau-lebay/

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More