Manajemen Keuangan Koperasi

1. Manajemen Keuangan Sebagai Bagian dari Manajemen Koperasi

Dalam manajemen Koperasi ada tiga unsur utama atau perangkat organisasi Koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus dan badan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, pengurus merupakan pemegang amanah hasil rapat anggota, dan badan pengawas sebagai pihak yang mengawasi pengurus dalam menjalankan amanah rapat anggota. Dari ketiga unsur manajemen Koperasi ini, pengurus merupakan unsur yang paling memegang peranan. Oleh karena itu pengurus haruslah mereka yang memiliki kemampuan dan komitmen tinggi dalam memajukan Koperasi.

Sebagai badan usaha Koperasi harus dikelola secara profesional, sehingga pengurus yang mendapat amanah dari anggota untuk menjalankan aktivitas organisasi dan usaha Koperasi perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai cara pengelolaan Koperasi. Salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan atau permodalan. Hal ini sesuai dengan tugas pengurus sebagaimana dinyatakan dalam Ayat 1 Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992, antara lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan adalah:

1) Mengelola Koperasi dan usahanya

2) Mengajukan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan
     belanja Koperasi (RAPBK)

3) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

4) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

Keempat tugas pengurus yang terkait dengan manajemen keuangan di atas menunjukkan bahwa mengelola keuangan sangat terkait dengan keseluruhan aktivitas yang ada dalam Koperasi. Dalam hal ini manajemen keuangan Koperasi merupakan bagian dari manajemen Koperasi, yang dalam prakteknya dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan pengawas dan anggota. Pengawasan oleh anggota dipandang sebagai pengawasan yang paling efektif, hal ini dikarenakan identitas ganda yang dimiliki oleh anggota, yaitu sebagai pemilik Koperasi sekaligus juga sebagai pengguna jasa/layanan Koperasi.

Sebagai pemilik, anggota memiliki keterikatan dan kewajiban untuk mengawasi jalannya usaha Koperasi. Oleh karena itu pengawasan dari anggota akan lebih efektif dibandingkan pengawasan oleh badan pengawas, karena anggotalah yang merasakan pelayanan yang diberikan Koperasi sehingga dapat langsung merasakan bagaimana jalannya usaha Koperasi. Anggota dapat merasakan apakah kinerja pengurus sudah sesuai dengan amanah rapat anggota atau justru menyimpang dari amanah.

Manajemen keuangan Koperasi sebagai bagian dari manajemen Koperasi sangat terkait dengan masalah kesejahteraan anggota. Hal itu sejalan dengan tujuan normatif manajemen keuangan yaitu meningkatkan kemakmuran para pemilik. Dalam hal ini, manajemen keuangan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota yang juga merupakan tujuan utama dari pendirian organisasi Koperasi.

Salah satu tugas pengurus, yaitu mengelola Koperasi dan usahanya. Tugas ini sangat terkait dengan masalah manajemen keuangan dalam Koperasi, karena dalam menjalankan Koperasi dan usahanya diperlukan permodalan atau pembiayaan yang akan mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Kesalahan yang dibuat pengurus dalam menjalankan usaha akan berakibat fatal dan bahkan berkepanjangan. Oleh karena itu agar jalannya usaha Koperasi sesuai dengan tujuan Koperasi maka diperlukan kerjasama semua unsur yang ada dalam Koperasi. Ini dikarenakan unsur-unsur perangkat organisasi Koperasi merupakan satu kesatuan yang akan menentukan kemajuan Koperasi.

 

 

2. Pengertian dan Fungsi Manajemen Keuangan Koperasi

Yang dimaksud dengan manajemen keuangan Koperasi adalah:

Aktivitas pencarian dana dengan cara yang paling menguntungkan dan aktivitas penggunaan dana dengan cara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip Koperasi.

Dalam pengertian manajemen keuangan Koperasi di atas mengandung beberapa hal penting, antara lain:

a) Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, minimal fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), implementasi (actuating) dan fungsi pengendalian (controlling).

b) Kegiatan pencarian dana , adalah memanage aktivitas untuk memperoleh atau mendapatkan dana/modal, baik yang berasal dari dalam maupun luar Koperasi.

c) Kegiatan penggunaan dana, adalah aktivitas untuk mengalokasikan atau menginvestasikan modal, baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi aktiva tetap.

d) Prinsip ekonomi, adalah suatu prinsip yang dijadikan dasar dalam berbagai kegiatan ekonomi, yang terdiri dari:
    1) Rasionalitas, yaitu suatu tindakan yang penuh dengan perhitungan
        ekonomis sesuai dengan tujuan.
    2) Efisiensi, yaitu suatu penghematan penggunaan sumber daya ekonomis
    3) Efektivitas, yaitu suatu pencapaian target dari output atau tujuan yang
        akan dicapai.
    4) Produktivitas, yaitu suatu pencapaian output atas input yang digunakan.

e) Prinsip Koperasi dan aturan lainnya, yaitu suatu aturan main yang berlaku dalam Koperasi. Yang dimaksudkan disini adalah prinsip-prinsip Koperasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya serta aturan-aturan lainnya yang berlaku pada masing-masing Koperasi.

Pengertian manajemen keuangan Koperasi seperti di atas menggambarkan bahwa dalam Koperasi juga diperlukan adanya modal. Walaupun dikatakan Koperasi bukan sebagai perkumpulan modal melainkan perkumpulan orang-orang, akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa modal merupakan faktor utama yang akan dapat mensejahterakan anggota. Dengan demikian modal dalam Koperasi merupakan faktor penting dan perlu dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen keuangan.

Terkait dengan masalah modal, maka menjadi tugas pengurus untuk mendapatkan modal/dana dan menggunakannya seefisien dan seefektifkan mungkin. Optimalisasi penggunaan dana merupakan cara untuk mencapai tujuan manajemen keuangan dalam Koperasi. Optimalisasi penggunaan modal akan dapat memaksimisasi profit atau SHU dan pada gilirannya akan dapat memaksimisasi kesejahteraan anggota. SHU yang meningkat dan kesejahteraan anggota yang meningkat akan menambah kepercayaan pihak ketiga (kreditur) terhadap Koperasi. Dengan kepercayaan tersebut, maka Koperasi memiliki peluang untuk dipercaya mengelola modal yang lebih besar lagi.

Perlu diingat, bahwa dalam hubungannya dengan berbagai kegiatan usaha Koperasi, masalah manajemen keuangan atau pembelanjaan merupakan fungsi pokok yang harus mendapat perhatian. Dalam hal ini, maka pihak pengurus atau manajemen Koperasi harus mengarahkannya pada:

1) Terwujudnya stabilitas usaha dengan cara pengelolaan likuiditas dan solvabilitas yang baik.

2) Terwujudnya pendayagunaan modal yang optimal

3) Terwujudnya kemampuan membentuk modal sendiri.

Ketiga hal di atas merupakan bagian dari indikator kinerja keuangan dan usaha Koperasi. Suksesnya pengurus Koperasi mewujudkan ketiganya, berarti pengurus telah mencapai kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya, apabila pengurus gagal mewujudkan ketiganya, berarti kinerja pengurus dinilai buruk. Masalah pertama dari ketiga hal di atas, merupakan gambaran yang diperoleh melalui analisa rasio keuangan dari laporan akuntansi Koperasi. Masalah kedua, menyangkut masalah manajemen keuangan Koperasi. Masalah manajemen keuangan ini menuntut pengurus untuk mememikirkan bagaimana kedua aktivitas (mencari sumber modal dan menggunakan modal) dalam manajemen keuangan dapat dilakukan dengan baik. Dari segi pengelolaan permodalan, Koperasi sebagai badan usaha harus melakukannya dengan perhitungan yang rasional, yang mendasarkan setiap rencana usaha pada studi kelayakan. Perlakuan yang demikian akan memacu pengelola Koperasi untuk selalu berfikir ekonomis sejak awal berdiri, sehingga secara makro kriteria keberhasilan Koperasi dapat diukur dengan menggunakan alat analisa rasio keuangan. Melalui mengukuran tersebut maka dapat diketahui efisiensi pada Koperasi, dan pada akhirnya tingkat efisiensi ini akan menentukan terhadap pencapaian SHU Koperasi.

Masalah ketiga, pada hakekatnya merupakan wujud dari keberhasilan pengurus Koperasi dalam mencapai masalah kedua. Masalah ketiga ini didasarkan atas prinsip Koperasi harus dapat mandiri dan tangguh. Semakin tinggi tingkat efisiensi maka SHU akan meningkat. Peningkatan SHU dengan sendirinya akan meningkatkan pula pembentukan modal sendiri yang dibentuk melalui cadangan.

Ketiga masalah di atas menjadi tugas para pengelola Koperasi (pengurus berserta manajer) untuk dapat menciptakan ketiga kondisi yang menjadi arah dari perkembangan manajemen keuangan Koperasi. Dalam hal ini pengelola harus dapat menciptakan kondisi optimal dalam Koperasi, yang antara lain dapat dilakukan melalui:

1) Optimalisasi skala usaha Koperasi, melalui alokasi modal yang efisien, produktif dan rasional.

2) Optimalisasi pemanfaatan kapasitas usaha dan modal Koperasi.

3) Optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam bentuk usaha, permodalan maupun manajemen Koperasi secara umum.

4) Optimalisasi pemupukan modal sendiri, melalui simpanan-simpanan anggota dan pembentukan dana cadangan.

Agar usaha optimalisasi di atas tercapai, maka sudah seharusnya kesan bahwa ”Koperasi sebagai perkumpulan orang bukan perkumpulan modal” yang seringkali dianggap sebagai faktor penyebab gagalnya manajemen keuangan Koperasi dapat dihapuskan. Ini menjadi tugas berat bagi pengelola Koperasi.

 

 

3. Permodalan dan Modal dalam Koperasi

Sebagai badan usaha Koperasi sama dengan bentuk badan usaha lainnya, yaitu sama-sama berorientasi laba dan membutuhkan modal. Koperasi sebagai wadah demokrasi ekonomi dan sosial harus menjalankan usahanya. Oleh karena itu kehadiran modal dalam Koperasi ibarat pembuluh darah yang mensuplai darah (modal) bagi kegiatan-kegiatan lainnya dalam Koperasi.

Dalam memulai suatu usaha, modal merupakan salah satu faktor penting disamping faktor lainnya, sehingga suatu usaha bisa tidak berjalan apabila tidak tersedia modal. Artinya, bahwa suatu usaha tidak akan pernah ada atau tidak dapat berjalan tanpa adanya modal. Hal ini menggambarkan bahwa modal lah yang menjadi faktor utama dan penentu dari suatu kegiatan usaha. Karenanya setiap orang yang akan melalukan kegiatan usaha, maka langkah utama yang dilakukannya adalah memikirkan dan mencari modal untuk usahanya. Kedudukan modal dalam suatu usaha dikatakan oleh Suryadi Prawirosentono (2002: 117) sebagai berikut:


Modal adalah salah satu faktor penting diantara berbagai faktor produksi yang diperlukan. Bahkan modal merupakan faktor produksi penting untuk pengadaan faktor produksi seperti tanah, bahan baku, dan mesin. Tanpa modal tidak mungkin dapat membeli tanah, mesin, tenaga kerja dan teknologi lain. Pengertian modal adalah “suatu aktiva dengan umur lebih dari satu tahun yang tidak diperdagangkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari”.

Modal merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang dan dinyatakan dalam nilai uang. Modal dalam bentuk uang pada suatu usaha mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan usaha, yakni :
 Sebagian dibelikan tanah dan bangunan
 Sebagian dibelikan persediaan bahan
 Sebagian dibelikan mesin dan peralatan
 Sebagian lagi disimpan dalam bentuk uang tunai (cash)

Selain sebagai bagian terpenting di dalam proses produksi, modal juga merupakan faktor utama dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam pengembangan perusahaan. Hal ini dicapai melalui peningkatan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan atau laba bagi pengusaha.

 Sumber :

Oleh: Dra. Neti Budiwati, M.Si.

http://netibudiwati.blogspot.com/2009/03/manajemen-keuangan-dan-permodalan.html 

Read More

Kredit Union (Koperasi Kredit)

Sejarah

Sejarah koperasi kredit dimulai pada abad ke-19. Ketika Jerman dilanda krisis ekonomi karena badai salju yang melanda seluruh negeri. Para petani tak dapat bekerja karena banyak tanaman tak menghasilkan. Penduduk pun kelaparan.

Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang berduit. Mereka memberikan pinjaman kepada penduduk dengan bunga yang sangat tinggi. Sehingga banyak orang terjerat hutang. Oleh karena tidak mampu membayar hutang, maka sisa harta benda mereka pun disita oleh lintah darat.

Kemudian tidak lama berselang, terjadi Revolusi Industri. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia diambil alih oleh mesin-mesin. Banyak pekerja terkena PHK. Jerman dilanda masalah pengangguran secara besar-besaran.

Melihat kondisi ini wali kota Flammersfield, Friedrich Wilhelm Raiffeisen merasa prihatin dan ingin menolong kaum miskin. Ia mengundang orang-orang kaya untuk menggalang bantuan. Ia berhasil mengumpulkan uang dan roti, kemudian dibagikan kepada kaum miskin.

Ternyata derma tak memecahkan masalah kemiskinan. Sebab kemiskinan adalah akibat dari cara berpikir yang keliru. Penggunaan uang tak terkontrol dan tak sedikit penerima derma memboroskan uangnya agar dapat segera minta derma lagi. Akhirnya, para dermawan tak lagi berminat membantu kaum miskin.

Raiffeisen tak putus asa. Ia mengambil cara lain untuk menjawab soal kemiskinan ini. Ia mengumpulkan roti dari pabrik-pabrik roti di Jerman untuk dibagi-bagikan kepada para buruh dan petani miskin. Namun usaha ini pun tak menyelesaikan masalah. Hari ini diberi roti, besok sudah habis, begitu seterusnya.

Berdasar pengalaman itu, Raiffeisen berkesimpulan: “kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama mereka juga. Pinjaman harus digunakan untuk tujuan yang produktif yang memberikan penghasilan. Jaminan pinjaman adalah watak si peminjam.”

Untuk mewujudkan impian tersebutlah Raiffeisen bersama kaum buruh dan petani miskin akhirnya membentuk koperasi bernama Credit Union (CU) artinya, kumpulan orang-orang yang saling percaya.

Credit Union yang dibangun oleh Raiffeisen, petani miskin dan kaum buruh berkembang pesat di Jerman, bahkan kini telah menyebar ke seluruh dunia.

Kata Credit Union berasal dari bahasa latin, Credere yang berarti percaya dan Union yang berarti kumpulan/kesatuan (mengikat diri dalam suatu kesatuan).Jadi CU (Credit Union) adalah badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang yang saling percaya dalam ikatan pemersatu, yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan di antara sesama mereka dengan bunga yang layak untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

 

atau

Koperasi kredit atau Credit Union atau biasa disingkat CU adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri.

Koperasi kredit memiliki tiga prinsip utama yaitu:

1. asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya)

2. asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota), dan

3. asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman).

Credit Union kini tidak hanya berfungsi sebuah lembaga yang hanya mengelola keuangan, Credit Union juga merupakan sebuah gerakan yang didasari oleh sikap saling percaya. Tujuannya adalah untuk saling memberdayakan, memperkuat solidaritas, dan memperkokoh kesejahteraan masyarakat . dimana pelakunya adalah anggota itu sendiri. dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Pemberdayaan di segala aspek kehidupan anggota, mulai dari aspek ekonomi, moral-sosial, politik, dan hukum.ini memperjelas bahwa CU bukan hanya sebagai sebuah lembaga yang hanya mengelola keuangan saja.

Credit Union lahir dari pendidikan, berkembang melalui pendidikan dan bergantung dari penddikan, oleh karena itu setiap calon anggota(masyarakat) yang akan bergabung dengan CU wajib untuk mengikuti pendidikan. Tujuan utama pendidikan adalah untuk mengenal dan memperdalam seluk beluk Credit Union, penyamaan visi misi sebagai anggota Credit Union, perubahan-perubahan aspek mental, emosional, perubahan prinsip dan paradigma hidup.

 

 

Nilai-Nilai Credit Union
1. Menolong diri sendiri
2. Bertanggungjawab kepada diri sendiri
3. Demokrasi
4. Kesetaraan
5. Keadilan dan solidaritas
6. Kejujuran
7. Keterbukaan
8. Tanggungjawab Sosial
9. Peduli pada orang lain

 

Prinsip-Prinsip Credit Union
1. Keanggotaan terbuka dan suka rela
2. Pengawasan demokratis oleh anggota
3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi
4. Otonom dan kemandirian
5. Pendidikan, pelatihan dan penerangan
6. kerjasama antar koperasi
7. Kepedulian terhadap masyarakat

 

Dasar-Dasar Credit Union

1.Kerja sama
2.Sikap dan tingkah Laku
3.Visioner
4.Keberanian
5.Pengorbanan
6.Integritas

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_kredit

              http://www.cupk.org/berita-11-apa-itu-credit-union-.html

Read More

STUKTUR ORGANISASI KOPERASI

pengertian struktur organisasi menyebutkan bahwa Struktur organisasi adalah konfigurasi peran formal yang didalamnya dimaksudkan sebagai prosedur, governansi dan mekanisme kontrol, kewenangan serta proses pengambilan kebijakan .

 

Struktur organisasi koperasi dibentuk sedemikan rupa sesuai dengan idiologi dan strategi pengembangan untuk memperoleh Strategic competitiveness sehingga setiap koperasi boleh jadi mempunyai bentuk yang berbeda secara fungsional karena menyesuaikan dengan strategi yang sedang dikembangkan tetepi secara basic idologi terutama terkait dengan perangkat organisasi koperasi akan menunjukan kesamaan

Ada 3 perangkat organisasi yang sering digunakan yaitu:

• Rapat Anggota
• Pengurus
• Pengawas

3 unsur diatas juga sering kita sebut sebagai perangkat manajemen koperasi. Berikut penjelasan singkat terkait dengan fungsi dan peran perangkat organisasi koperasi. 

• Rapat Anggota (RA) 

RA merupakan forum tertinggi koperasi yang dihadiri oleh anggota sebagai pemilik. Wewenang RA diantaranya adalah menetapkan

a. AD/ART
b. Kebijakan Umum Organisasi, Manajemen, dan usaha
    koperasi
c. Memilih, mengangkat, memberhantikan pengurus dan
    pengawas.
d. RGBPK dan RAPBK
e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus pengawas.
f. Amalgamasi dan pembubaran koperasi

Rapat Anggota bisa dilakukan RAT, RAK dan RALB. Secara umum RA dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggta, tetapi untuk beberapa kasus jumlah ini bisa disesuaikan dengan AD/ART Koperasi.

•  Pengurus

Pengurus koperasi adalah pemegang kuasa RA untuk mengelola koperasi, artinya pengurus hanya boleh melakukan segala macam kresi manajemen yang tidak keluar dari koridor keputusan RA. Pengurus merupakan pimpinan kolektif tidak berdiri sendiri dengan pertangungjawaban bersama. Biasanya pengurus yang tetrdiri atas beberapa anggota pengurus.

Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah:
- Pengurus bertugas mengelola koperasi sesuai keputusan RAT.
- Untuk melaksanakan tugas pengurus berkewajiban:
  1). Pengurus koperasi berkewajiban mengajukan proker
  2). Pengurus koperasi berkewajiban mengajukan laporan keuangan
       dan pertanggungjawaban

  3). Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarakan

       pembukuan keuangan dan Inventaris.
4). Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarkan administrasi
5). Pengurus koperasi berkewajiban Menyelenggarkan RAT.

Wewenang Pengurus koperasi :
1).Pengurus berwenang mewakili koperasi didalam dan diluar         
     koperasi.
2).Pengurus berwenang melakukan tindakan hukum atau upaya
     lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi.
3).Pengurus berwenang memutuskan penerimaan anggota dan     

     pemberhentian anggota sesuai ketentuan AD/ART.

Tanggung Jawab Pengurus koperasi

Pengurus koperasi bertanggung jawab atas segala upaya yang berhubungan dengan tugas kewajiban, dan wewenangnya.

• Pengawas

Pengawas dipilh oleh RA untuk mengawasi pelaksanaan keputusan RAT dan juga idiologi. Tugas pengawas tidak untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan idiologi, AD/ART koperasi dan keputusan RA.

Tugas,kewajiban dan wewenang pengawas koperasi sebagai berikut.
1).Pengawas koperasi berwenang dan bertugas melakukan               
     pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan
     organisasi.
2).Pengawas wajib membuat laporan tentang hasil kepengawasanya
     dan merahasiakan hasil laporanya kepada pihak ketiga.
3).Pengawas koperasi meneliti catatan dan fisik yang ada dikoperasi
    dan mendapatkan keterangan yang diperlukan.

SOURCE : http://dhariyanto.wordpress.com/2010/12/22/35/

Read More

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KOPERASI INDONESIA

Tata Cara RAT Koperasi Indonesia

 

Ketika berbicara tentang koperasi
maka tidak akan terlepas dari Rapat Anggota Tahunan ( RAT ).Dalam konteks koperasi apapun bentuknya Koperasi simpan pinjam , koperasi konsumen dll keberadaan RAT dalam koperasi Indonesia memegang peranan sangat penting.

Rapat anggota koperasi Indonesia diaakukan minimal 1 tahun sekali yang disebut sebagi RAT, tetapi Rapat Anggota dapat dilakukan sewaktu2 jika terdapat masalah koperasi yang kewenangannya ada pada Rapat anggota. 

Kewenangan Rapat anggota yaitu Rapat Anggota berwenang menetapkan :
a. Anggaran Dasar;
b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta
     pengesahan laporan keuangan;
e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
f.  pembagian sisa hasil usaha;

g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Jika sewaktu waktu terjadi permasalahan yang hanya bisa diputuskan melalui Rapat Anggota maka pengurus koperasi atau pengawas koperasi atau anggota koperasi dapat mengusulkan pelaksanaan rapat anggota kepada pengurus koperasi. Jika usulan tersebut di dukung oleh 50 % + 1 anggota koperasi atau minimal 2 % dari anggota koperasi ( ketentuan tersebut sesuai dengan AD / ART Koperasi ) maka pengurus harus menyelenggarakan Rapat Anggota yang disebut Rapat Anggota istimewa.

Rapat Anggota koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi Indonesia yang Rapat oleh anggota koperasi dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Ketentuan ini sebenarnya menjadi bagian integral dari koperasi indonesia yang berlaku untuk seluruh koperasi Indonesia.

Keputusan Rapat Anggota koperasi dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat ( mengemukakan pendapat serta saran yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh anggota koperasi dan disetujui oleh semua yang hadir. ) dan apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (voting)

dengan voting:

Pengambilan pendapat berdasarkan suara terbanyak oleh anggota koperasi dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan. Sedangkan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu. 

Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diabil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota koperasi yang sesuai dengan persyaratan kuorum dalam AD/ART Koperasi dan disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota koperasi yang hadir. Apabila sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan satu kali pemungutan suara, Pimpinan rapat mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara berjenjang.

Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat. 

Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat. Anggota yang meninggalkan sidang (walk out)  dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan. Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan, maka dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24  jam. Apabila hasil pemungutan suara ulangan tidak juga memenuhi ketentuan tentang pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka masalahnya menjadi batal. 

Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan. Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin kerahasiaan. Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan tentang pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga. Dan apabila hasil pemungutan suara ulang tidak juga berhasil mengambil keputusan maka pemungutan suara secara rahasia menjadi batal.

Dalam pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Didalam Rapat Anggota Koperasi berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi mengenai pengelolaan Koperasi.

Rapat Anggota koperasi yang salah satunya bertujuan untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus sebaiknya diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku. Jika tahun tutup buku Desember maka RAT koperasi dilaksanakan selambat lambatnya bulan Juli.

source : http://www.koperasindo.net/2009/01/rapat-anggota-tahunan-rat-koperasi.html

Read More

Observasi Koperasi

Pada tanggal 24 September 2012 , mahasiswa manajemen gunadarma dari kelas  2EA01 mendapatkan tugas individu untuk observasi ke koperasi disekitar lingkungan tempat tinggal. kebetulan karena keterbatasan waktu dan lebih sering berada di kampus serta karena keterbatasan koperasi di daerah sekitar. maka, saya dan teman-teman saya (Jaya,Aisyah,Randi,Triana,dan Dyah) memutuskan unutk mengerjakan bersama-sama dlaam observasi tersebut.

17 September,Sehari sebelum observasi kami ber-enam menyurvei beberapa koperasi di sekitar kampus sebelum akhirnya kami memutuskan salah satu koperasi untk kami observasi ke koperasi tersebut

18 September , setelah selesai kuliah kami berunding sedikit tentang koperasi mana yang akan kami pilih.Akhirnya kami memutuskan untuk observasi koperasi di daerah sekitar kampus E Universitas Gunadarma terdapat Koperasi Jenis Simpan Pinjam Jasa Utama yang berada di Gedung Satria (Golden Stick) Lt.1 Jl.Akses UI No.26 Kelapa Dua Depok. Koperasi itu bernama " SWAMITRA" ini ternyata merupakan produk kerjasama dari BANK BUKOPIN dan KOPERASI INDONESIA.

Ternyata waktu menunjukkan pukul 14.30 "Permisi" begitulah kami meminta izin untuk masuk ke dalam koperasi tersebut. Kemudian "Apakah kami bisa mewawancarai seputar tentang koperasi ini? " Tanya Jaya kepada salah satu staff wanita di koperasi tersebut. "Boleh, silahkan duduk sebentar kami akan memanggil manajer kita" jawaban staff tersebut. Setelah 3 menit kemudia akhirnya muncullah seseorang dari ruangan di koperasi tersebut dan ternyata dia adalah seorang Manajer di Koperasi Swamitra tersebut. "Perkenalkan saya Met Taufik" sambil berjabat tangan kepada Saya, Jaya, Aisyah,Triana,Dyah,dan Randi. "Silahkan duduk" persilahkan sang manajer tersebut. Kemudian kami pun duduk dan bersiap siap untuk mengeluarkan beberapa pertanyaan dan kertas untuk mencatat informasi yang nantinya akan diberikan sang manajer.

"Kalau boleh saya tau dari mana kalian ini?" tanya sang manajer. Saya pun menjawab "Kami be-enam dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Gunadarma, kami datang kesini ingin observasi tentang koperasi ini kepada bapak. Apakah bapak berkenan?". Bapak manajer itu tersenyum menandakan bahwa beliau memperbolehkan kami untuk mengetahui tentang koperasi yg ditangani beliau ini. "Alhamdulillah" Ucapan lega dari Randi. Saya pun mengeluarkan HP saya untuk mendokumentasi kegiatan ini baik foto maupun video.

Karena Jaya pandai dalam berbicara jadinya dialah yang bertanya kepada bapak manajer tersebut dan karena Aisyah cepat dalam menulis dan menangkap pembicaraan sehingga dia yang mencatat informasi yang akan diterimanya nanti.Jaya pun segera menanyakan beberapa pertanyaan karena keterbatasan waktu.berikut adalah conversation dari pembicaraan mereka.

Jaya :  menurut bapak pengertian dari koperasi itu apa pak?

Pak Taufik : kalo menurut saya koperasi itu merupakan soko perekonomian Indonesia yang

                   diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perkonomian Indonesia.

Pak Taufik : kalian in semester berapa ya ?

Jaya : kita semua semester 2 pak.

Jaya : kalau saya boleh tau sejak kapan koperasi ini berdiri?

Pak Taufik : Koperasi ini berdiri sejak tahun 2005.

Jaya : kami mendengar isu dan informasi dari internet kalau 20 Koperasi di Depok akan ditutup, apakah

          bapak tau alasannya kenapa di tutup koperasi tsb?

Pak Taufik : saya kurang dan tidak mengikuti berita tersebut, mungkin bisa dikarenakan Manajemennya,

                   SDMnya, atau tidak di dukung dengan Teknologi dan Informasi.

Jaya : berapakah jumlah anggota koperasi ini sampai saat ini? dan ada berapa orang pendirinya?

Pak Taufik : Saat ini ada 500 anggota yang terdiri dari Anggota, Pendiri, dan calon anggota. untuk pendiri 

                    ini ada 20 orang ada dilegalitasnya kebetulan saya tidak hafal siapa saja pendirinya.

Jaya : Lalu, bagaimanakah modal koperasi ini? berasal dari manakah modalnya?

Pak Taufik : modal koperasi ini terbagi menjadi 2 yaitu Modal tetap, Modal tidak tetap, Modal tetap berasal

                   dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Sedangkan untuk modal tidak tetap berasal dari

                   pihak Bank Bukopin.

Jaya : bagaimanakah sistem bagi hasil dari koperasi ini ?

Pak Taufik : sistemnya itu berasal dari SHU (Sisah Hasil Usaha) dimana sebagian laba ditahan, ada

                   dividen,modal dan sebagian dibagi ke anggota.
Jaya : Apa kelebihan Koperasi Swamitra ini jika dibandingkan dengan koperasi lainnya?
Pak Taufik : Salah satu kelebihannya yaitu kami bekerja sama dengan pihak BANK BUKOPIN ,selain itu
                   kami di dukung dengan suppy IT yang berkualitas dan baik.
Jaya : setiap hari apa saja koperasi ini beroperasi?
Pak Taufik : Setiap Senin-Jumat ,pukul 08:00
Jaya : berapakah bunga yang diberikan bagi yang meminjam dana dari koperasi ini?
Pak Taufik : kurang lebih sekitar 1,7%
Jaya : Kalau boleh tau berapakah dana untuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan sukarela?
Pak Taufik : untuk hal tersebut saya tidak bisa memberitahukan katena hal itu terkait rahasia perusahaan
Jaya : alasannya berdirinya koperasi Swamitra ini apa pak?
Pak Taufik : salah satunya untuk mengurangi dan mengatasi lintah darat/renternir
Jaya : menurut bapak apa saja masalah-masalah dalam koperasi sehingga koperas bisa mengalami
          kebangkrutan?
Pak Taufik : SDM dengan tingkat pendidikan yang rendah, kredit macet dan legalitas.

berhubung waktu sudah sore kami menyudahi observasi ttg koperasi tersebut. Kami semua kembali bersalaman dengan pak Taufik dan mengucapkan Terima kasih banyak kepadanya yang telah sempat memberikan waktunya.Tidak lupa sebelum berpamitan kami meminta foto kepada beliau sebagai bukti kami observasi ke koperasi tsb. "Terima kasih pak" begitulah ucapan terima kasih dari kami. Pak Taufik pun mengucapkan "Sama-sama, semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus dan semoga cepat lulus !". "Aamiin, semoga koperasinya juga sukses pak !" ucapan dari kita semua. begitulah hasil observasi kami. ini ceritaku bagaimana dengan ceritamu hehehe

kejadian diatas merupakan fakta tanpa rekayasa...
inilah dokumentasi foto saat observasi :D

dilihat dari kiri : Randi , Dyah, Aisyah, Pak Taufik, Triana, Jaya, Heru, Syah Nova

kunjungi website universitas gunadarma ya :D : www.gunadarma.ac.id

                  

              

       

Read More

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG P E R K O P E R A S I A N

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan

   melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

   berdasar atas asas kekeluargaan.

2.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

3.Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

4.Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

5.Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yangbersifat

   terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Landasan dan Asas

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkanmasyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama

Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnyadan

    masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia danmasyarakat;

c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomiannasional

    dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakanusaha bersama

    berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua

Prinsip Koperasi

Pasal 5

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :

      a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

      b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

      c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usahamasing-masing

          anggota;

      d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

      e. kemandirian

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :

      a. pendidikan perkoperasian;

      b. kerja sama antarkoperasi.

BAB IV.

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Syarat Pembentukan

Pasal 6

(1) Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

(1)Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang

     memuat Anggaran Dasar.

(2)Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

a. daftar nama pendiri;

b. nama dan tempat kedudukan;

c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;

d. ketentuan mengenai keanggotaan;

e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;

f. ketentuan mengenai pengelolaan;

g. ketentuan mengenai permodalan;

h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;

j. ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua

Status Badan Hukum

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

(1) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri

     mengajukanpermintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.

(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya

      permintaan pengesahan.

(3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepadapara

      pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanyapermintaan.

(2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulangdalam

      waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

(3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan

      sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pasal 12

(1)  Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.

(2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, danperubahan

      bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan aktapendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat :

      a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau

      b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan membentuk Koperasi baru.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Jenis

Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 16

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB V.

KEANGGOTAAN

Pasal 17

(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.  

 (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar angota.

Pasal 18

(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampumelakukan

      tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkandalam Anggaran

      Dasar.

(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajibankeanggotaannya

     ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

(1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.

(2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran

      Dasar dipenuhi.

(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

(4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadapKoperasi sebagaimana diatur dalam

     Anggaran Dasar.

Pasal 20

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban :

     a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam

         Rapat Anggota;

     b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;

     c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Setiap anggota mempunyai hak :

      a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;

      b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;

      c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;

      d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik dimintamaupun

          tidak diminta;

      e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;

      f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam 

         Anggaran Dasar.

BAB VI.

PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 21

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari :

a. Rapat Anggota;

b. Pengurus;

                                                                        c. Pengawas.

Bagian Kedua

Rapat Anggota

Pasal 22

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan :

a. Anggaran Dasar;

b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;

c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;

d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporankeuangan;

e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;

f. pembagian sisa hasil usaha;

g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pasal 24

(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusandilakukan

      berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

(4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar denganmempertimbangkan

      jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawasmengenai pengelolaan Koperasi.

Pasal 26

(1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 27

(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan

      RapatAnggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yangwewenangnya

      ada pada Rapat Anggota.

(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi dan atau

      keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota

      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasadiatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga

Pengurus

Pasal 29

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat ANggota.

(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.

(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.

(4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.

(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran
     Dasar.

Pasal 30

(1) Pengurus bertugas :

      a. Mengelola Koperasi dan usahanya;

      b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan

          belanja Koperasi;

      c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;

      d. Mengajukan laboran keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

      e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;

      f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(2) Pengurus berwenang :

      a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

      b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan

          ketentuan dalam Anggaran Dasar;

      c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung

          jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepadaRapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 32

(1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola

      usaha.

(2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat pemgelola, maka rencanapengangkatan

      tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat pesetujuan.

(3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.

(4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimanaditentukan

     dalam Pasal 31.

Pasal 33

Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34

(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi,

      karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

(2) Disamping peggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan,tidak

      menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntuntutan.

Pasal 35

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitunganhasil usaha

    dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh semua anggotaPengurus.

(2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut,anggota yang

      bersangkutan menjelaskan secara tertulis.

Pasal 37

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakanpenerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 38

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

(2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran

      Dasar.

Pasal 39

(1) Pengawas bertugas :

      a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;

      b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

(2) Pengawasan berwenang :

      a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;

      b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

BAB VII.

MODAL

Pasal 41

(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

(2) Modal sendiri dapat berasal dari :

      a. simpanan pokok;

      b. simpanan wajib;

      c. dana cadangan;

      d. hibah.

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari :

      a. anggota;

      b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;

      c. bank dan lembaga;

      d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

      e. sumber lain yang sah.

Pasal 42

1) Selain modal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang 

    berasal dari modal penyertaan.

2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjutdengan

    Peraturan Pemerintah.

BAB VIII.

LAPANGAN USAHA

Pasal 43

(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan

      usaha dan kesejahteraan anggota.

(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhanmasyarakat

      yang bukan anggota Koperasi.

(3) Koperasi menjalankan kegiatan usa dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 44

(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjamdari dan

      untuk :

      a. anggota Koperasi yang bersangkutan;

      b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha

      Koperasi.

(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan

     Pemerintah.

BAB IX.

SISA HASIL USAHA

Pasal 45

(1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahunbuku

     dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahunbuku yang

      bersangkutan.

(2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa

      usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untukkeperluan

      pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusanRapat Anggota.

(3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB X.

PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Pertama

Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 46

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

a. Keputusan Rapat Anggota, atau

b. Keputusan Pemerintah.

Pasal 47

(1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf bdilakukan

     apabila :

     a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;

     b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

     c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

(2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4(empat)

      bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh   

      Koperasi yang bersangkutan.

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan,Koperasi yang

      bersangkutan berhak mengajukan keberatan.

(4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan

      paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

(1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat

      Anggota kepada;

      a. semua kreditor;

      b. Pemerintah.

(2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubarantersebut

      berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.

(3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 50

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan :

a Nama dan alamat Penyelesai, dan

b Ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu (3) tiga bulansesudah

   tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Bagian Kedua

Penyelesaian

Pasal 52

(1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.

(2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh RapatAnggota.

(3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

(4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan ”Koperasi

      dalampenyelesaian”.

Pasal 53

(1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.

(2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk olehRapat

      Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 54

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :

a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama ”Koperasi dalam penyelesaian”.

b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;

c. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun

    bersama-sama;

d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;

e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan daripembayaran hutang

    lainnya;

f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;

g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;

h. Membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpananpokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Bagian Ketiga

Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 56

(1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebutdalam

      Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI.

LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 57

(1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagaiwadah untuk

      memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.

(2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.

(3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang

      bersangkutan.

Pasal 58

(1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan :

      a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;

      b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;

      c. melakukan pendidikan perkopersian bagi anggota dan masyarakat;

      d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain,baik pada

          tingkat nasional maupun internasional.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama menghimpun dana Koperasi.

Pasal 59

Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.

BAB XII.

PEMBINAAN

Pasal 60

(1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi mendorong pertumbuhan serta

    pemasyarakatan Koperasi.

(2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Pasal 61

 Dalam upaya mendorong dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan

 pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah :

 a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;

 b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan

     mandiri;

 c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan

     usaha lainnya;

d. Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah :

a. Membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya.;

b. Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan,dan

    penelitian perkoperasian;

c. Memberikan kemudahan untukmemperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkanlembaga

    keuangan Koperasi;

d. Membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkanantar

    Koperasi;

e. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan

    tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 63

(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat :

      a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi

      b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan olehkoperasi

          untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

      Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukandengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatanberusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

 Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang

      Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

      Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian

     (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 1967Nomor 2832) dinyatakan

     masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belumdiganti berdasarkan Undang-undang

     ini.

Pasal 67

 Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

             Diundangkan di Jakarta                                                                      Disahkan di Jakarta

      Pada tanggal 21 Oktober 1992                                                       Pada tanggal 21 Oktober 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA                                           PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
         REPUBLIK INDONESIA

                                                                                                                                    
                           ttd.                                                                                                    ttd.

                    

             M O E R D I O N O                                                                            S O E H A R T O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 116.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI

Kepala Biro Hukum

Dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, SH, LL.M.


Sumber data : www.depkop.go.id

Read More